STATISTIK KEANGGOTAAN BERDASARKAN WILAYAH PROVINSI (Klik Pada Nama Provinsi Untuk Detailnya)

Nama Provinsi Jumlah Anggota yang Registrasi Diverifikasi PC Diverifikasi PD Diverifikasi PP
ACEH105111
BALI1354101010061006
BANTEN291411
BENGKULU108333
DI YOGYAKARTA164474848
DKI JAKARTA1329254256256
GORONTALO69222
JAMBI3000
JAWA BARAT1947129108108
JAWA TENGAH7748574057355733
JAWA TIMUR4271267626152615
KALIMANTAN BARAT104888
KALIMANTAN SELATAN1601466
KALIMANTAN TENGAH291169169169
KALIMANTAN TIMUR102444444
KALIMANTAN UTARA239696969
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG6000
KEPULAUAN RIAU1421455
LAMPUNG9000
MALUKU5000
MALUKU UTARA2000
NUSA TENGGARA BARAT320535353
NUSA TENGGARA TIMUR7075422
PAPUA88121212
PAPUA BARAT4111
RIAU196565757
SULAWESI BARAT2133388
SULAWESI SELATAN300381010
SULAWESI TENGAH113222
SULAWESI TENGGARA439936969
SULAWESI UTARA113111113
SUMATERA BARAT13222
SUMATERA SELATAN741273219219
SUMATERA UTARA175534343



System Terintegrasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Berbasis Website Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah

Di era digitalisasi data seperti sekarang ini, Organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia merasa perlu untuk meng-upgrade dan meng-upadate system pendataan anggota dan pelayanan kepada anggota secara lebih cepat, mudah dan efektif tanpa meninggalkan kaidah baku yaitu system verifikasi berjenjang.

System PAFI terintegrasi melibatkan seluruh komponen organisasi dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang hingga anggota secara personal terlibat  langsung dalam sistem ini. Karena system ini menggunakan login dengan akun pribadi masing-masing anggota.

System PAFI terintegrasi dirancang agar mampu menjangkau sampai ke pelayanan teknis dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Fitur yang sudah dan akan dijangkau oleh sistem ini adalah

  1. Pendaftaran anggota online melalui website PC dimana anggota terdaftar
  2. Verifikasi berjenjang keanggotaan
  3. Tracking proses pengajuan keanggotaan dan penerbitan KTAN secara otomatis ketika Pengurus Pusat memverifikasi anggota
  4. Pengajuan rekomendasi perpanjangan STRTTK
  5. Pengajuan rekomendasi perpanjanagn SIK/SIPTTK
  6. Mutasi anggota antar PC dalam 1 Keengurusan Daerah maupun Antar kepengurusan daerah secara elektronik
  7. Pengajuan SKP secara online oleh Pengurus Cabang ketika akan mengadakan acara seminar
  8. Data iuran anggota
  9. Data lowongan pekerjaan
  10. Informasi publik
  11. Surat edaran resmi kepada pengurus dan anggota secara elektronik
  12. Aplikasi Android dan IOS

System terintegrasi PAFI diharapkan mampu membantu pelayan kepada anggota dan mempermudah pekerjaan pengurus.

.
  1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/813/2019 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL -

    -

    . Baca Detail!
  2. Buku terbaru dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 2019 -

    .

    . Baca Detail!
  3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA -

    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 5 TAHUN 2020
    TENTANG
    PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

    . Baca Detail!